Kebutuhan Informasi Dan Motivasi Kognitif Penyuluh Pertanian Serta Hubungannya Dengan Penggunaan Sumber Informasi (Kasus Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat). Pemanfaatan Cyber Extention Sebagai Media Komunikasi dalam Pemberdayaan Petani Lahan Kering di Kabupaten. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian. Kunjungan (LAKU) penyuluh pertanian terhadap pengembangan kelompok tani di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. BAB II PEMBAHASAN A. Hal ini ditegaskan dalam undang-undang RI No. Sistem Penyuluhan Pertanian, Lembaga Pengembangan Pendidikan UNS dan UNS Press : Surakarta. W dan Hawkins, H. pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Tags. Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; Mengingat : 1. Saat ini, usaha penyuluhan pertanian tidak menyurut tetapi malah lebih dikembangkan lagi. UU No. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu unsur penting dalam adopsi dan diseminasi teknologi pertanian di era Industri 4. penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; f. Sistem penyuluhan LAKU (Latihan dan Kunjungan) ataupun LAKUSUSI (Latihan Kunjungan, Supervisi dan Evaluasi), lambat. Pengawas Benih Tanaman; d. Sistem Penyuluhan Pertanian “Suatu Pendekatan Penyuluhan Pertanian Berbasis Modal Sosial Pada Masyarakat Suku Tengger” Penulis : Ugik Romadi, Andi Warnaen Editor : Yastutik ISBN : 978-623-7485-96-4 Desain Sampul dan Tata Letak Team Polbangtan Malang Penerbit CV. Transformasi sistem penyuluhan pertanian merupakan upaya perubahan untuk mendudukkan, memerankan, memfungsikan dan menata kembali penyuluhan. Anonymouse, 2008. 1. 16 Thn 2006 ttg Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan); • UU No 19 Thn 2013 ttg Perlindungan & Pemberdayaan Petani; • UU No. Ketika angkatan kerja di pedesaan berkurang dan semakin tua, Jepang bergantung pada metode canggih penanaman dan bantuan kecerdasan buatan untuk meningkatkan keamanan pangan. Prinsip-prinsip evaluasi penyuluhan pertanian menurut Mardikanto dan. PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut SIMLUHTAN adalah sistem informasi penyuluhan pertanian yang. 00 hingga 15. PENDAHULUAN Undang-Undang No. 2. 200/1/2018 TENTANG PEDOMAN. Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Sangat disadari bahwa peluang keberhasilan RPPK akan lebih besar jika didukung oleh sistem penyuluhan pertanian yang lebih baik. 008 peraturan/norma/ pedoman. Namun pasca Undang-Undang Otonomi Daerah, Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan menjadi tidak jelas, sehingga terbitlah Permentan No. Undang. •UU No. COM, Jakarta--Undang Undang No. Ber - bagai sarana dan. balai penyuluhan pertanian perlu meningkatkan kegiatan aktivitas penyuluhanBalai Penyuluhan Pertanian (BPP) sangat dibutuhkan dalam mendukung produk yang dihasilkan memenuhi standar teknis kesehatan masyarakat yang menyangkut masalah higienis, sanitasi dan serta menguntukan di tingkat petani. (2006). Not only in urban areas, this. , MENGEMBANGKAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16. METODE PENYULUHAN PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN, Menimbang : a. 541: 1812. Ilmu di bidang ini terkait dengan ilmu-ilmu dasar lain, misalnya ilmu ekonomi dan sosial. Dalam undang-undang no. SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Milla Oktaviyanti Kelas : Pertanian I A PROGRAM STUDI PENYULUHAN PERTANIAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG 2016 PEMBAHASAN Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 pada tanggal 15 Nopember 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian. 37: LUHT4333:. Sistem ini merupakan implementasi dari temuan Sumardjo (1999) tentang Sinergi Jaringan Informasi dalam mendukung sinergi Sistem Agribisnis. BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH Sistem penyuluhan pertanian merupakan seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap pelaku utama (pelaku kegiatan pertanian) dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Yogyakarta. Kelemahan dalam Sistem Pertanian Organik. mengenai indikator keberhasilan kegiatan berikut parameter yang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660); 3. Sistem Penyuluhan Pertanian di Indonesia. Ir. Lembar Kerja Peraturan. S. Koordinator PPL : Dike Cidrasari, STP. 31(1):71-95. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-UndangTerwujudnya Sistem Penyuluhan Pertanian yang Terpadu dan Berkelanjutan untuk Menghasilkan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Berkarakter, Memiliki Jiwa Kewirausahaan, Mandiri dan Berdaya Saing Mendukung Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani. Profesinalisme Penyuluh Pertanian hendaknya memiliki ciri-ciri, antara lain; (1) menguasai pengetahuan dibidangnya; (2). Searah dengan semangat desentralisasi, kebijakan nasional yang tertuang dalam UU No. Totok Mardikanto. 42/Menhut-II/2012 telah ditetapkan. Memperkuat kelembagaan petani dalam mengakses informasi, teknologi,. sistem penyuluhan pertanian yang melembaga di Indonesia dengan dibentuknya Dinas Penyuluhan (Landbouw Voorlichting Dients atau LVD) pada tahun 1908 di bawah Departemen Pertanian (BPLPP, 1978; Iskandar, 1969). 462. 2. Kementerian Pertanian dan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan. sistem pertanian (Logtan) yang akan berisi antara lain data tunggal petani, data lahan, dan data transaksi,. Sistem informasi yang disiapkan berupa aplikasi dan database Sistem Manajemen. 12(2): 33-41. SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Data Pokok. Pengaturan Penyuluhan dalam suatu Kebijakan. bahwa penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara Republik Indonesia; b. 1 Pengertian Penyuluhan Pertanian . Metode kunjungan ke rumah kami langsungsistem penyuluhan pertanian yang melembaga di Indonesia dengan di-bentuknya Dinas Penyuluhan (Landbouw Voorlichting Dients atau LVD) pada tahun 1908 di bawah Departemen Pertanian (BPLPP 1978). Penyediaan dana untuk kelancaran tugas penyuluhan. Buku ini membahas tentang system penyuluhan pertanian di wilayah Suku Tengger dengan menggunakan pendekatan modal social yang dimiliki oleh Masyarakat Suku Tengger. 1035 . Kl. See full list on jogloabang. Undang undang tersebut merupakan kepastian hukum yang mengatur mulai dari sistem penyuluhan kelembagaan, tenaga penyuluh,. Fungsi :1) Penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan pertanian;2) Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;3) Pengumpulan,. Regulasi. Babak Baru Penyuluhan Pertanian dan Pedesaan. (2009). Berbagai sarana danMenurut Undang Undang nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Programa Penyuluhan Pertanian adalah adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Sistem penyuluhan LAKU (Latihan dan Kunjungan) ataupun LAKUSUSI (Latihan Kunjungan, Supervisi dan Evaluasi), lambat laun dilupakan karena tergerus oleh. COM, Jakarta--Undang Undang No. Smart farming merupakan sistem pertanian berbasis teknologi yang dapat membantu petani meningkatkan hasil panen secara kuantitas dan kualitas. Kebijakan b. 21, BN 2021/ NO 669 ; PERATURAN. Dan Untuk Mengetahui Perbedaan Tingkat Adopsi Inovasi Petani Setelah Menggunakan Sistem Tanam Jajar Legowo Di Kelurahan Karatuang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Dalam sistem penyuluhan pertanian di Indonesia yang. Cyber Extension adalah sistem informasi penyuluhan pertanian melalui media internet, untuk mendukung penyediaan materi penyuluhan dan informasiPenyuluhan pertanian bagian dari sistem pembangunan pertanian yang merupakan system pendidikan di luar sekolah (pendidikan non formal) bagi petani beserta keluarganyadan anggota masyarakat lainnya yang terlibat dalam pembangunan pertanian, dengan demikian penyuluhan pertanian adalah suatu upaya untuk terciptanya iklim. Kelompok Mata Kuliah : Prof. Penyuluhan Pertanian adalah Sistem Pemberda-yaan Petani dan Keluarganya Melalui Kegiatan Pembelajaran yang Bertujuan agar Para Petani dan Keluarganya Mampu secara Mandiri Mengorganisasikan Dirinya dan Masyarakatnya untuk Bisa Hidup Lebih Sejahtera. Ir. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk UndangUndang tentang Sistem - Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan Pasal 33. 0. penyuluhan pertanian seharusnya juga dilakukan pembenahan. Tanah merupakan suatu sistem dan erat hubungannya dengan semua kahidupan, termasuk manusia. UIPress. Kl. 4 masyarakat tani di pedesaaan. Badan / Pengarang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengamanatkan bahwa kelembagaan penyuluhan pemerintah terdiri atas Badan yang menangani penyuluhan di pusat, Badan Koordinasi Penyuluhan di. , dkk (2014) Pengembangan Masyarakat (Community. Penyuluhan pertanian adalah sistem pendidikan luar sekolah (non formal) untuk para petani Pasal 1. Pasal 9 Strategi penguatan Sistem Penyuluhan Pertanian yang undang No. Jakarta, Beritasatu. Petani Sebagai Representasi Strategi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan Di Lahan Marjinal”. Demikian disampaikan Zahron Helmy disela bimbingan dan pembinaan tentang indikator kinerja penyuluh pertanian di lapangan. Sangat disadari bahwa peluang keberhasilan RPPK akan lebih besar jika didukung oleh sistem penyuluhan pertanian yang lebih baik. sebuah sistem informasi penyuluhan pertanian dengan metode SDLC waterfall. Mengidentifikasi keragaan kelembagaan penyuluhan pertanian di era otonomi daerah di Provinsi Riau. UU No. Monitoring Data Petani:: Monitoring Data Petani Monitoring Data Petani:: Monitoring Data Petanimembuat Sistem Informasi untuk mempermudah menerima informasi dan data. Senin, 18 Mar 2019 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/Permentan/SM. REKONSTRUKSI SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN DI PROVINSI MALUKU Reconstruction Of Agricultural Extension System In The Province Maluku Rahima Kaliky1), Sunarru Samsi Hariyadi2), dan Subejo2) 1)BPTP Yogyakarta jln Stadion Maguwoharjo no 22 Wedomartani, Ngemplak Sleman. Subejo. Subjek dalam penelitian ini adalah penyuluh pertanian (3 orang) dan petani (10 orang) yang ada di lingkungan Balai Informasi Penyuluhan (BIP) Bangkinang Barat. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) yang mengatur penyelenggaraan penyuluhan, hendaknya dapat diimplementasikan, tentunya menghendaki adanya kearifan lokal dari otonomi daerah. Soekartawi. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), sudah sejak beberapa bulan lalu, memperoleh perhatian khusus oleh Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Bentuk usaha tani di Indonesia umumnya tidak monokultur, kecuali per-kebunan dan semacamnya. Adanya. 23 Tahun 2014 sistem penyuluhan sedikit berubah. Kondisi penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang telah berjalan saat ini belum merupakan suatu kesatuan sistem secara koordinasi sinkronisasi program dan integrasi. 1. Krisnawati, (2014). Programa penyuluhan pertanian yang disusun pada hakikatnya meliputi upaya-upaya sebagai berikut: 1. Indraningsih K S. Keadaan pelaku usaha pertanian tersebut setiap tahun semakin bertambah jumlahnya dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Penyuluhan pertanian dapat pula diartikan sebagai suatu sistem. materi ngobras vol 7 . Sutarni (1981), adalah sebagai berikut : 1. BUPATI LANDAK,. 16 Tahun 2006 pun tampak seperti yang kehilangan jati diri. berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku. Kompetensi penyuluh pertanian di tujuh kecamatan di kabupaten bekasi, jawa barat (The competencies of agricultural extension agents working in seven sub-districts in the district OF bekasi, west java). Para Senator dari 34 Provinsi se Nusantara, memandang perlu untuk. Strategi Komunikasi Petugas Penyuluhan Pertanian dalam Meningkatkan Hasil Komoditas Tanaman Padi Pada Kelompok Tani Purwa Jaya Desa Sebakung Jaya Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara. Jurnal Penyuluhan Pertanian Vol. , & Lahming. 12, No. Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (selanjutnya disebut Sistem Penyuluhan) menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2006 adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Persepsi Petani Terhadap Peranan Penyuluh Pertanian Di Desa Sidomulyo dan Muari Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan. Penyuluhan pertanian seharusnya ditujukan kepada kepentingan dan kebutuhan sasaran c. Jurnal Perpustakaan Pertanian. Like. PADA DINAS PERTANIAN KAB. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kemampuan motivasi penyuluh pertanian, penyuluh sebagai fasilitator dan penyuluh sebagai pendidik terhadap perilaku sosial ekonomi dan teknologi petani padi di. 2. Aplikasi Cyber Extension pusbangluh deptan. Menurut Van Den Ban 1999 penyuluhan adalah keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanaya memberikan pendapat sehingga bisa. Pemberlakuan UU 16/2006 dapat dijadikan dasar dan sekaligus legitimasi bagi pembaharuan sistem penyuluhan atau dikenal sebagai revitalisasi. 2004. Sistem kelembagaan yang belum tertata sangat berpengaruh terhadap sistem kerja penyuluh pertanian. (Levis, 1996). (Levis, 1996). 730. Peraturan Menteri Pertanian NO. sebagaimana dikemukakan di atas. 2. terkait kelembagaan penyuluhan pertanian di era otonomi daerah di Provinsi Riau. 1 Azas, Tujuan dan Fungsi Penyuluhan Pertanian 2. Masih rendahnya taraf. Data Yang Digunakan Sifat Data Sumber Data Pr. Sri Harijati, MA. Dalam pengambilan. 16 tahun 2006 tentang SP3K disebutkan bahwa. Length. U. 16 Thn 2006 ttg Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan); • UU No 19 Thn 2013 ttg Perlindungan & Pemberdayaan Petani; • UU No. Erwadi, Doli. peningkatan sinergitas antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Kontak Kami. Kemudian ide pada tahun 2005 diteruskan atas saran Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional untuk mendukung pembangunan Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian menuntut terjadinya dinamika proses untuk memadukan ketiga unsur tersebut diatas. 044. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan. Secara makro sistem penyuluhan terdiri dari dua bagian yaitu sistem penyaluran/penyampaian (delivery system) dan sistem penerimaan/penerapan (receiving/adoption system) (Badan Litbang. 000 ha sawah atau setaranya), dan dibina oleh Penyuluh Pertanian Madya (PPM, yang berubah menjadi Penyuluh Pertanian Urusan Program/PPUP). Ia juga merupakan basis dalam aktivitas penyuluhan pertanian. Penyuluh pertanian merupakan suatu usaha atau upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya, agar mereka mengetahui dan mempunyai kemauan serta. pertumbuhan ekonomi, (3) meningkatkan kesejahteraan keluarga petani dan masyarakat pedesaan, serta (4) mengusahakan pertanian yang berkelanjutan. Urgensi 2. 000: 19. Secara khusus diuraikan peran tanah dalam mendukung keberlanjutan pertanian. 848.